DAFTAR ISTILAH KEUANGAN DAERAH DALAM PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

SIPKD - SIKD REGIONAL III JAWA BARAT

1. Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan -> Aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka 
   penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah -> Dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah -> Dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah -> Dokumen perencanaan jangka pendek daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Renstra SKPD : Rencana Strategis SKPD ->Dokumen perencanaan strategis SKPD untuk periode 5 (lima) tahun
6. Renja SKPD : Rencana Kerja SKPD -> Dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
7. KUA : Kebijakan Umum APBD -> Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
8. PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara -> Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
9. PPA : Prioritas dan Plafon Anggaran -> Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD
10. RKA-SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran SKPD -> Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
11. DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD -> Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
12. DPPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD -> Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
13. DPAL-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD -> Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran lanjutan oleh pengguna anggaran
14. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -> Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah  yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
15. Program : Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
16. Kegiatan : 
    Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit

    kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
    sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
    sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang

    berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
    termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
    beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai ma

    sukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

    bentuk barang/jasa
17. Kinerja Kegiatan : Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
18. Pendapatan : Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
    kekayaan bersih
19. Belanja Tidak Langsung : Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
20. Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
21. Pembiayaan : Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
22. SiLPA : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya -> 
    
    Mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan 
    penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan 
    pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak 
    ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan 
    sisa dana kegiatan lanjutan
23. Anggaran Kas : Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode
24. SPD : Surat Penyediaan Dana -> Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
    melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP
25. TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah -> Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan
26. Kas Umum Daerah : Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
27. SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah -> Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
28. PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah -> Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
29. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah -> Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
30. BUD : Bendahara Umum Daerah -> PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
31. Kuasa BUD : Kuasa Bendahara Umum Daerah -> Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD
32. PPK-SKPD : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD -> Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
33. PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan -> Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
34. TBP : Tanda Bukti Pembayaran -> Dokumen yang menjadi bukti /dasar atas diterimanya suatu penerimaan
35. STS : Surat Tanda Setoran -> Dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan atau
    pejabat penatausahaan pada satuan kerja perangkat daerah untuk menyetor penerimaan daerah
36. SPP : Surat Permintaan Pembayaran -> Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
    jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran
37. SPP-UP : SPP Uang Persediaan -> Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ pengeluaran pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
38. SPP-GU : SPP Ganti Uang Persediaan -> Dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung
39. SPP-TU : SPP Tambahan Uang Persediaan -> Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ pengeluaran pembatu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan
40. SPP-LS : SPP Langsung -> Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,
    dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya sudah disiapkan oleh PPTK
41. SPM : Surat Perintah Membayar -> Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA/DPAL-SKPD
42. SPM-UP : Surat Perintah Membayar Uang Persediaan -> Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban - beban pengeluaran DPA/DPPA/DPAL-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan
43. SPM­-GU : Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan -> Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran  DPA/DPPA/DPAL-SKPD  yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan
44. SPM-TU : Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan -> Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran  DPA/DPPA/DPAL-SKPD , karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
45. SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung -> Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA/DPAL-SKPD kepada pihak ketiga
46. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana -> Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
47. DP : Daftar Penguji Dokumen yang memuat daftar SP2D yang bisa dicairkan
48. KarKenKeg : Kartu Kendali Kegiatan Dokumen yang memuat daftar SP2D yang sudah dicairkan
49. BKU : Buku Kas Umum -> Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan penerimaan dan pengeluaran
50. BPK : Bukti Pengeluaran Kas -> Dokumen yang menjadi bukti /dasar atas dikeluarkannya suatu pengeluaran
51. SPJ : Surat Pertanggung Jawaban -> Dokumen yang digunakan bendahara pengeluaran SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran
52. Jurnal Penerimaan Kas : Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas
53. Jurnal Pengeluaran Kas : Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas
54. Jurnal Memorial : Dokumen yang memuat koreksi atas transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan dibukukan kedalam buku besar
55. Jurnal Korolari : Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat menggolongkan  semua transaksi yang berhubungan dengan aset dan persediaan
56. Buku Besar : Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat peringkasan (posting) semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal ke dalam buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, belanja, pendapatan dan pembiayaan
57. LRA : Laporan Realisasi Anggaran -> Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan
58. Arus Kas : Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan
59. Neraca : Laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu 
60. CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan ->Dokumen yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas