I. Pendahuluan
Pemerintah Daerah pada saat ini sedang berada pada posisi untuk dapat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik dengan dasar Laporan yang akuntabilitas dan transparan.
Untuk membuat LPJ seprti yang sebelumnya disinggung, tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia itu sendiri memahami dan melaksanakan suatu sistem dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah untuk mendukung terwujudnya apa yang sudah disebutkan diatas.
Untuk saat ini terdapat dua (2) aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu SIMDA merupakan aplikasi pengelolaan keuangan yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan SIPKD yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI).
Penulis hanya akan mencoba membahas salah satu dari dua aplikasi tersebut yaitu SIPKD, mengapa yang dipilih SIPKD karena penulis sendiri terlibat dalam pelaksanaan implementasi SIPKD, dan dengan harapan bagi mereka yang ingin mengetahui tentang pengelolaan keuangan dan SIPKD bisa mendapat sekilas informasi yang cukup.
II. Pengelolaan Keuangan Daerah
Saat ini Pemerintah Daerah dalam pengelolaankeuangan daerah mengacu kepada peraturan Departemen Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan bagaimana siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu terdapat juga sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda dimana penyajian laporan keuangan dalam
sistem dan prosedur keuangan daerah ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.
Selain peraturan yang disebutkan diatas pemerintah daerah itu sendiri memiliki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang mengacu pada dua peraturan diatas.
III.Sejarah Singkat SIPKD
SIPKD meskipun merupakan aplikasi produk DEPDAGRI (BAKD), tetapi semuanya berawal dari turunnya bantuan dari Asian Development Bank (ADB) ke DEPKEU untuk membangun aplikasi pengelolaan keuangan standar nasional, tetapi sehubungan DEPKEU tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah maka diserahkan ke DEPDAGRI dengan tetap mendapat pengawasan dari DEPKEU.
Dari penjelaan singkat diatas maka terciptalah MoU antara DEPKEU diwakili INACON dan DEPDAGRI diwakili USADI SISTEMINDO untuk membuat SIPKD.
Pembuatan SIPKD itu sendiri dimulai dari tahun 2008 dimana pada saat itu masih berbentuk desktop tidak online/web based dan bersifat beta, karena pada saat itu yang diutamakan yaitu kelengkapan database yang dapat disimpan, bisnis proses dan security. Baru kemudian pada tahun 2010 dikeluarkan versi release SIPKD dimana aplikasinya telah berubah dari yang tadinya desktop menjadi web base/online internet/ intranet .
IV. Kesisteman SIPKD
SIPKD sebagai suatu aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengambil dasar sistem ASP.Net untuk aplikasinya, SQL Server sebagai pemeroses database dan Crystal report sebagai pencetak dokumen , dimana semuanya merupakan produk yang dikeluarkan oleh Microsoft. Sejauh yang penulis dapat lihat dan simak keputusan mengapa memakai Produk Microsoft meskipun pada saat itu banyak sekali keluar aplikasi open source, antara lain karena Pemerintah memiliki kerjasama dengan Microsoft, karena ini merupakan dana bantuan maka harus ditekan seminim mungkin biaya riset pembuatannya, dan dari segi keamanannya.
Yang dimaksud dari segi keamanan yaitu semua dasar kesisteman yang dikeluarkan dari Microsoft telah melalui ujicoba dan terstruktur sehingga tidak lagi perlu dilakukan ujicoba dari awal apakah dengan setting tertentu apakah keamanan ikut terpengaruh atau tidak, meskipun itu tergantung dari pengguna aplikasi maupun administrator dalam hal melakukan pengamanan, tetapi minimal tidak perlu melakukan setting keamanan tingkat mahir.
V. Bisnis Proses
SIPKD dalam pembuatannya dibagi menjadi 4, yaitu Modul Core System, Modul Non Core System, Modul SIKD dan Modul SIE dimana Modul Modul Core dan Non Core System terdiri dari
Modul Core System :
- Modul AKB
Modul Non Core System :
- Modul Perencanaan
- Modul Gaji
- Modul Pendapatan
-Modul Utang Piutang
- Modul Aset.
Modul SIE "Sistem Informasi Eksekutif" merupakan modul yang diperuntukkan bagi umum maupun Eksekutif dalam memonitor sejauh mana penyerapan APBD, dan informasi lainnya sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pimpinan.
Modul SIKD "Sistem Informasi Keuangan Daerah" merupakan kumpulan data SIPKD Core dan Non Core System dari masing - masing Provinsi beserta Kabupatan/Kota nya.
Modul AKB terdiri dari beberapa bagian yaitu :
- Penganggaran
- Penatausahaan
- Pertanggungjawaban.
Mengapa Modul Core System hanya terdiri dari satu modul, dikarenakan modul AKB kedepannya dapat menampung seluruh data inputan baik dari modul AKB itu sendiri dan hasil inputan dari Modul Non Core System.
Contoh :
- Pada Modul AKB dibagi menjadi 5 (lima) menu
, salah satunya menunya adalah menu penganggaran yang di tunjukkan pada gambar diatas dengan ikon kantong uang.
Di dunia pemerintahan sebelum tahap pembuatan alokasi anggaran, terlebih dahulu ada tahapan perencanaan yang menghasilkan KUA-PPA sebagai dasar pembuatan rincian anggaran, apabila tanpa Modul Perencaan yang berada di Modul Non - Core maka data KUA-PPA itu harus dientry secara manual di Modul AKB, tetapi apabila Modul Perencanaan dipakai maka tidak perlu dientry tetapi tinggal klik ikon berbentuk lampu maka data KUA-PPA pun akan tertransfer ke Modul AKB setelah terlebih dahulu di entry di Modul Perencanaan.
Dari satu contoh diatas dapat terlihat bahwa SIPKD yang dikembangkan oleh DEPDAGRI merupakan sebuah aplikasi yang mencerminkan bagaimana sistem bisnis proses keuangan daerah karena Modul maupun menu pada masing - masing Modul memiliki keterkaitan yang sudah baku sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006.
Demikian yang dapat penulis ungkapkan sekilas tentang SIPKD - SIKD.
III.Sejarah Singkat SIPKD
SIPKD meskipun merupakan aplikasi produk DEPDAGRI (BAKD), tetapi semuanya berawal dari turunnya bantuan dari Asian Development Bank (ADB) ke DEPKEU untuk membangun aplikasi pengelolaan keuangan standar nasional, tetapi sehubungan DEPKEU tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah maka diserahkan ke DEPDAGRI dengan tetap mendapat pengawasan dari DEPKEU.
Dari penjelaan singkat diatas maka terciptalah MoU antara DEPKEU diwakili INACON dan DEPDAGRI diwakili USADI SISTEMINDO untuk membuat SIPKD.
Pembuatan SIPKD itu sendiri dimulai dari tahun 2008 dimana pada saat itu masih berbentuk desktop tidak online/web based dan bersifat beta, karena pada saat itu yang diutamakan yaitu kelengkapan database yang dapat disimpan, bisnis proses dan security. Baru kemudian pada tahun 2010 dikeluarkan versi release SIPKD dimana aplikasinya telah berubah dari yang tadinya desktop menjadi web base/online internet/ intranet .
IV. Kesisteman SIPKD
SIPKD sebagai suatu aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengambil dasar sistem ASP.Net untuk aplikasinya, SQL Server sebagai pemeroses database dan Crystal report sebagai pencetak dokumen , dimana semuanya merupakan produk yang dikeluarkan oleh Microsoft. Sejauh yang penulis dapat lihat dan simak keputusan mengapa memakai Produk Microsoft meskipun pada saat itu banyak sekali keluar aplikasi open source, antara lain karena Pemerintah memiliki kerjasama dengan Microsoft, karena ini merupakan dana bantuan maka harus ditekan seminim mungkin biaya riset pembuatannya, dan dari segi keamanannya.
Yang dimaksud dari segi keamanan yaitu semua dasar kesisteman yang dikeluarkan dari Microsoft telah melalui ujicoba dan terstruktur sehingga tidak lagi perlu dilakukan ujicoba dari awal apakah dengan setting tertentu apakah keamanan ikut terpengaruh atau tidak, meskipun itu tergantung dari pengguna aplikasi maupun administrator dalam hal melakukan pengamanan, tetapi minimal tidak perlu melakukan setting keamanan tingkat mahir.
V. Bisnis Proses
SIPKD dalam pembuatannya dibagi menjadi 4, yaitu Modul Core System, Modul Non Core System, Modul SIKD dan Modul SIE dimana Modul Modul Core dan Non Core System terdiri dari
Modul Core System :
- Modul AKB
Modul Non Core System :
- Modul Perencanaan
- Modul Gaji
- Modul Pendapatan
-Modul Utang Piutang
- Modul Aset.
Modul SIE "Sistem Informasi Eksekutif" merupakan modul yang diperuntukkan bagi umum maupun Eksekutif dalam memonitor sejauh mana penyerapan APBD, dan informasi lainnya sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pimpinan.
Modul SIKD "Sistem Informasi Keuangan Daerah" merupakan kumpulan data SIPKD Core dan Non Core System dari masing - masing Provinsi beserta Kabupatan/Kota nya.
Modul AKB terdiri dari beberapa bagian yaitu :
- Penganggaran
- Penatausahaan
- Pertanggungjawaban.
Mengapa Modul Core System hanya terdiri dari satu modul, dikarenakan modul AKB kedepannya dapat menampung seluruh data inputan baik dari modul AKB itu sendiri dan hasil inputan dari Modul Non Core System.
Contoh :
- Pada Modul AKB dibagi menjadi 5 (lima) menu
Di dunia pemerintahan sebelum tahap pembuatan alokasi anggaran, terlebih dahulu ada tahapan perencanaan yang menghasilkan KUA-PPA sebagai dasar pembuatan rincian anggaran, apabila tanpa Modul Perencaan yang berada di Modul Non - Core maka data KUA-PPA itu harus dientry secara manual di Modul AKB, tetapi apabila Modul Perencanaan dipakai maka tidak perlu dientry tetapi tinggal klik ikon berbentuk lampu maka data KUA-PPA pun akan tertransfer ke Modul AKB setelah terlebih dahulu di entry di Modul Perencanaan.
Dari satu contoh diatas dapat terlihat bahwa SIPKD yang dikembangkan oleh DEPDAGRI merupakan sebuah aplikasi yang mencerminkan bagaimana sistem bisnis proses keuangan daerah karena Modul maupun menu pada masing - masing Modul memiliki keterkaitan yang sudah baku sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006.
Demikian yang dapat penulis ungkapkan sekilas tentang SIPKD - SIKD.
